Penulis: Benazir Bona Pratamawaty –
Indonesia dikategorikan sebagai negara demokrasi yang cacat oleh Economist Intelligence Unit. Saat ini, Indonesia sedang mengalami pergeseran menuju otoritarianisme digital. Sejak awal 2010-an, peningkatan aktivitas aktivisme media sosial di negara ini diikuti oleh upaya pemerintah yang semakin intensif untuk membatasi ruang publik melalui berbagai alat represi digital, termasuk pengawasan, pemadaman internet, tuntutan hukum, dan manipulasi online, yang difasilitasi oleh apa yang disebut “buzzers”—operator online berbayar yang menyebarkan narasi kontra untuk mempengaruhi opini publik. Upaya pemerintah yang terus-menerus untuk menekan aktivitas online mengancam proses demokrasi negara. Aktivis dan kelompok masyarakat yang peduli telah memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran tentang regresi demokrasi negara melalui “kemampuan imajiner” media sosial. Sangat penting untuk terus mengingatkan warga negara tentang kemampuan mereka dan peran mereka sebagai pengawas yang waspada terhadap pemerintah dalam upaya mempertahankan demokrasi. Aktivisme media sosial di Indonesia mungkin tidak secara otomatis mendemokratisasi lanskap politik; namun, ia memainkan peran krusial dalam meningkatkan kesadaran publik dan mendidik warga negara tentang situasi politik negara, serta memberitahu mereka cara merespons dan berinteraksi dengannya.
Artikel selengkapnya dapat diakses melalui tautan berikut: https://doi.org/10.1177/29768640251383985