Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI Kunto Adi Wibowo menyoroti kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah belakangan ini. Adi menilai pemerintah sering kali membuat atau menarik kebijakan hanya berdasarkan viralitas atau viralnya suatu hal.
“Kami di media sosial melihat. Teman-teman mungkin pernah dengar viral based policy, pemerintah kita buat kebijakan berdasarkan yang viral saja. Atau ketika sudah viral sebuah kebijakan bisa ditarik lagi,” ujar Adi dalam Diskusi Publik bertajuk ‘Penyempitan Ruang Sipil dan Upaya Membangun Partisipasi yang Bermakna’ di kawasan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Rabu (7/12/2022). “Kita melakukan analisis, telaah dan kita memonitor 31 kebijakan dalam kurun waktu 2020-2022, dan ini di luar kasus-kasus kriminal yang ditangani polisi itu lebih banyak lagi. Jadi karena sudah viral, baru ditangani dan di-cover kasusnya atau ditindaklanjuti,” lanjut dia. Dia lalu memberikan salah satu contoh kasus, yakni terkait kenaikan tarif Pulau Komodo yang semula ditetapkan pemerintah sebesar Rp 3,75 juta. Kemudian, kebijakan tersebut ramai diprotes oleh netizen sehingga pemerintah menarik kembali.
Baca artikel selengkapnya di : https://news.detik.com/berita/d-6448193/pakar-nilai-pemerintah-bisa-tarik-kebijakan-jika-viral-ungkit-omnibus-kuhp.
