Perdebatan mengenai tidak ditetapkannya Banjir Sumatera 2025 sebagai “bencana nasional” menjadi salah satu titik awal penting untuk memahami bagaimana bencana ini diperebutkan secara naratif. Status tersebut merupakan penanda politik tentang skala krisis, kapasitas negara, legitimasi respons pemerintah, serta pengakuan terhadap penderitaan warga terdampak. Ketika pemerintah menyatakan situasi masih terkendali, sebagian publik, organisasi masyarakat sipil, jurnalis, dan pengguna media sosial justru membaca banjir ini sebagai krisis besar yang memerlukan respons khusus. Di sinilah bencana juga menjadi arena kontestasi wacana, yang direproduksi di media online dan media sosial.
Laporan ini menganalisis bagaimana Banjir Sumatera 2025 direpresentasikan dalam media online dan media sosial. Penelitian ini menganalisis 36.847 berita media online yang dikumpulkan melalui CISION pada periode 17 November 2025–31 Januari 2026, dengan 1.051 berita digunakan sebagai sampel untuk analisis mendalam. Untuk media sosial, laporan ini menganalisis 100 konten dengan interaksi tertinggi di TikTok dan 100 konten dengan interaksi tertinggi di X, dilengkapi pemantauan kualitatif terhadap Instagram serta wawancara mendalam dengan jurnalis, koordinator liputan, influencer, dan aktor yang mengawal isu Banjir Sumatera.
Dengan berfokus pada bagaimana isu, aktor, dan sentimen terhadap pihak tertentu muncul dan berkembang sepanjang fase pra-, saat, dan pascabencana, penelitian ini berusaha memahami dinamika pembingkaian banjir Sumatera sebagai krisis ekologis yang diproduksi serta diperdebatkan melalui narasi media online dan respons publik di media sosial, termasuk bagaimana media maupun publik memantulkannya melalui praktik cross-posting konten ke berbagai platform media sosial yang berkontribusi pada perluasan, penguatan, dan sentimen dalam diskursus publik.
Temuan penelitian ini menyoroti beberapa hal: (1) pemberitaan Banjir Sumatera sangat dipengaruhi oleh struktur akses, kontrol informasi, dan sensitivitas politik terkait status “Bencana Nasional”; (2) media online secara dominan membingkai Banjir Sumatera sebagai krisis bantuan atau donasi, bukan sebagai krisis ekologis dan politik; serta (3) media sosial dan praktik cross-posting membentuk infrastruktur narasi tandingan.
Laporan selengkapnya dapat diakses melalui tautan berikut:
