JATINANGOR, 26 Mei 2026 – Pusat Studi Komunikasi, Media, Budaya, dan Sistem Informasi (CMCI) Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran menggelar pemutaran dan diskusi publik film dokumenter Pesta Babi di Auditorium Pasca Sarjana Fikom Unpad. Diskusi yang bertajuk “Film sebagai Advokasi Masyarakat Adat Melalui Lensa Dokumenter” ini menghadirkan pembicara dari elemen mahasiswa perwakilan masyarakat Papua, akademisi ahli kajian TV dan film, serta pakar komunikasi lingkungan. Agenda ini menyoroti ruang gerak serta tekanan yang dihadapi oleh film dokumenter sebagai medium alternatif dalam menyuarakan hak-hak masyarakat adat yang terdampak kebijakan pemerintah terutama food estate. Kepala CMCI Fikom Unpad, Dr. phil. Subekti W. Priyadharma, M.A., menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi ruang refleksi kritis untuk melihat bagaimana film dokumenter terus berupaya membangun ruang publik tandingan (counter-public sphere) di tengah dominasi narasi formal negara.
Meski Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Paju Dale berhalangan hadir, diskusi yang dipandu oleh Muhammad “Ryo” Arbani ini tetap berjalan tajam bersama para panelis lintas disiplin. Diskusi secara mendalam membedah berbagai hambatan, sensor, penyimbolan, struktur dan subjek film dokumenter, maupun dampak lingkungan yang kerap dipertimbangkan dan dihadapi oleh para sineas independen dan aktivis saat berupaya menyuarakan fakta lapangan yang dialami komunitas lokal.
Melkias Rundi (Ketua Ikatan Keluarga Mahasiswa Papua Unpad) memberikan kesaksian emosional mengenai tatanan hidup di tanah kelahirannya di Serui, sebuah pulau yang termasuk wilayah 3T di Papua pesisir bagian utara. Selain itu ia pun bercerita tentang realitas masyarakat di pedalaman Papua Selatan, Boven Digoel, Nduga, hingga masyarakat di Puncak Jaya Wamena yang kesulitan akses dan tidak bisa berbahasa Indonesia. Ia memaparkan bahwa masyarakat adat sepenuhnya hidup dari sumber daya pangan lokal seperti ubi dan sagu, namun tanah leluhur mereka terus diserobot oleh janji palsu pembangunan dari pemerintah pusat dan elite lokal. “Tekanan yang dihadapi oleh film ini mencerminkan apa yang kami alami di lapangan; suara masyarakat adat yang kehilangan ruang hidupnya akibat kebijakan food estate. Jika masyarakat melawan, pemerintah mengirimkan militer yang melakukan intimidasi. Janji manis pembangunan seperti perbaikan sekolah dan pengadaan listrik pun tidak pernah ada buktinya sampai sekarang. Sinema alternatif seperti ini adalah harapan terakhir kami agar kenyataan di tanah Papua bisa didengar oleh masyarakat luas. Pembangunan di Papua selalu untuk sumber dayanya, bukan manusianya,” ungkapnya.
Dara Bunga Rembulan, S.Sn., M.Sn. (Kepala Program Studi Televisi dan Film ISBI Bandung/Sekjen Perkumpulan Program Studi Film dan Televisi Indonesia (PROSFIS)) mengulas bahwa cerita dari Papua dalam film ini hanyalah sebagian kecil dari banyaknya kejadian yang belum terceritakan. Sebagai filmmaker, ia membedah subjektivitas sutradara yang berangkat dari metode observasional jurnalistik yang mendalam untuk mentransfer keberpihakan dan menyuarakan subjek, ruang, dan waktu secara objektif. Terkait fungsi advokasi dan tekanan media alternatif, ia menegaskan, “Ini menjadi media advokasi karena pembuat film berupaya untuk membuat audiens memahami keberpihakan pembuat film”. Dara kemudian menambahkan mengenai tekanan terhadap film justru menjadi pemantik perluasan ruang penayangan. ”Tekanan terhadap distribusi film dokumenter independen seperti Pesta Babi justru menegaskan pentingnya memperbanyak ruang pemutaran alternatif dan komunitas sebagai benteng pertahanan kebebasan berekspresi para sineas. Film ini menjadi bentuk advokasi dari masyarakat ke pemerintah mengenai bagaimana seharusnya kebijakan dibuat, dan kemudian memantik pembicaraan di Papua untuk mempertahankan hak hidup mereka di hutan yang kini dirampas tanpa ada replanting, serta menjadi pemantik penting untuk mendorong segera disahkannya RUU Masyarakat Adat sebagai pagar pelindung mereka.”
Dr. Evi Rosfiantika, M.Si. (Peneliti Film Dokumenter CMCI & Dosen Prodi TV dan Film Fikom Unpad) membedah aspek visual film yang berhasil mengangkat penggalian emik guna membangun kedekatan emosional dengan penonton. Ia menyoroti bagaimana riset antropologi bertahun-tahun mampu menangkap ideologi masyarakat Papua, termasuk penggunaan simbol religius salib merah yang sakral sebagai simbol perlawanan. Mengenai lanskap media alternatif, ia menambahkan, “Ketika saluran-saluran arus utama ditutup oleh kepentingan tertentu, maka pemutaran berbasis komunitas dan kampus seperti ini menjadi saluran vital yang harus dijaga demi merawat nalar kritis publik. Pendanaan independen dan kerja gotong royong lintas NGO dalam film Pesta Babi ini adalah perwujudan dari semangat ‘pemberontakan’ terhadap produk budaya arus utama, sekaligus menjadi geliat yang menggembirakan bahwa kebebasan berpikir dan berkarya itu masih tetap ada.”
Dr. Herlina Agustin, MT. (Kepala Pusat Studi Komunikasi Lingkungan Fikom Unpad) menganalisis kegagalan sejarah proyek rekayasa pangan dari masa ke masa, mulai dari era kolonial, intensifikasi pertanian tahun 1984, kegagalan tahun 1996, hingga penunjukan Proyek Strategis Nasional (PSN) saat ini. Ia memaparkan adanya ironi di mana ratusan ekskavator masuk dan merusak tanah, menciptakan ketergantungan pangan serta krisis energi publik. “Saat ini kita mesti menantang bagaimana di Papua, Aceh dan Kalimantan itu dipertahankan tapi tidak diberikan kedaulatan. ‘NKRI harga mati’ untuk mempertahankan wilayah demi mengeksploitasi sumber daya alamnya saja tanpa memedulikan manusianya, bukan narasi memberikan kedaulatan bagi masyarakat lokal untuk mandiri, baik itu pangan dan mandiri energi melalui komoditas lokal mereka sendiri,” jelasnya.
